GEDONGTATAAN – Minimnya formasi perekrutan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Pesawaran dari tahun ke tahun dinilai akan terlalu lama untuk menyelesaikan permasalahan tenaga kontrak di kabupaten setempat. Untuk itu, Wakil Ketua I DPRD Pesawaran, M. Nasir akan mendorong pemerintah daerah agar memperbanyak usulan formasi calon ASN tersebut.
Apalagi, pada tahun 2024 ini Pemerintah Daerah Pesawaran hanya membuka sebanyak 324 formasi PPPK. Dengan rincian 203 untuk tenaga teknis, lalu 75 tenaga guru, dan 46 tenaga kesehatan.
“Melihat hal ini sebetulnya kami sangat prihatin, mereka para tenaga honorer terutama penyuluh pertanian sudah bekerja puluhan tahun tapi belum juga ada perhatian dari pemerintah. Maka untuk itu kami akan mengupayakannya dengan mendorong pemerintah daerah agar para tenaga honorer ini dapat diusulkan diangkat menjadi PPPK,” ujar Nasir.
Sebab menurutnya, kehadiran PPPK merupakan pegawai profesional yang selalu siap bekerja serta meningkatkan dan mengembangkan kompetensi untuk menjawab tantangan bangsa. “PPPK ini adalah orang-orang yang siap pakai kompetensinya, karena mereka adalah tenaga profesional,” terangnya.
Hal ini dilakukan Lanjut M.Nasir jika seluruh tenaga honorer yang ada bisa diangkat PPPK ada kejelasan untuk nasip para honorer ini kedepan. “Paling tidak jika para tenaga honorer ini bisa diangkat jadi PPPK nasip mereka pun tidak begitu sulit seperti yang terjadi saat ini,” tandasnya. (Rus)